Wakil Rakyat Desak Pemda Secepatnya Terbitkan Perbup Tentang Perda CSR

152
Ketua Fraksi PKS DPRD Bantaeng, H. Abdul Rahman Tompo.

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Kehadiran Perusahaan Smelter di daerah ini tampaknya menjadi inisiator dan penggerakan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Corporate Social Responsibilty (CSR) di Kabupaten Bantaeng yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan melalui paripurna DPRD. Hanya saja, hingga kini, Pemkab Bantaeng belum juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup)nya sebagai tindaklanjut dari Perda CSR tersebut.

Desakan untuk segera menerbitkan Perbup itu disampaikan anggota DPRD Bantaeng, Haji Abdul Rahman Tompo. “Perda CSR yang telah disahkan beberapa waktu lalu perlu secepatnya ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati sebagai acuan pelaksanaannya. Karena Perda ini bisa dijalankan setelah ada Perbup,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Bantaeng, Kamis (13/1/2022).

Lebih lanjut, Perda tentang CSR itu secara garis besar mengatur tentang sistem pengelolaan dana CSR dari seluruh perusahaan yang ada di daerah ini. Perda tersebut juga sekaligus untuk membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka perbaikan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Tentunya, dengan adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang dana CSR perusahaan tersebut, sedapat mungkin sudah bisa membantu masyarakat Bantaeng secara umum. Terutama pemberdayaan potensi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Smelter.

“Jadi kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa serius dan secepatnya menerbitkan perbup. Jangan sampai persoalan ini dapat menimbulkan masalah lain jika terlalu lama dibahas. Kalau bisa cepat kenapa harus diperlambat. Utamakan kepentingan rakyat,” tandasnya.

Terpisah, Muhammad Azwar SH, Kepala Bagian Hukum Setda Bantaeng, menyampaikan kalau pihaknya memang sangat mengharapkan perbup itu bisa segera rampung dan diterbitkan.

Hanya saja, penyusunan atau pembuatan perbup tersebut masih disusun Dinas PTSP Bantaeng. Perbup ini diharapkan menjadi kado bagi masyarakat Bantaeng yang berharap dapat memperoleh bantuan melalui dana CSR.

“Perda CSR ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah kepada masyarakat terkait peningkatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Kami optimis lewat bantuan CSR, manfaatnya akan diraskan masyarakat,” jelas Kabag Hukum.

Dia menambahkan, lewat Perda ini pemerintah hadir sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. (ali/asa)