Launching Inovasi, Pemkab Bakal Programkan Kepemilikan Surat Nikah Bagi Warga Miskin

68

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Bagian Hukum kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu untuk menerbitkan surat nikah bagi warga yang telah berkeluarga lewat nikah siri.

Inovasi inipun di launching melalui konsep aksi perubahan dengan mengangkat tema “Legalkan Nikah Siri’ta Demi Menjaga Siri’nya Anakta”. Launching ini dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Bantaeng, Jumat (11/12/2021).

Kegiatan ini dihadiri Sekda Bantaeng Abdul Wahab, SE, M.Si, Asisten I Hartawan Zainuddin, SH, MH, Asisten 3 Asruddin, S.Ip, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng, Dr. Muhammad Rivai Nur, SH, M.Si, Kabag Hukum Muhammad Azwar SH, Kepala Desa, LSM, insan Pers, sejumlah lembaga dan masyarakat.

Sekda Bantaeng Abdul Wahab, SE, M.Si, mengaku sangat mengapresiasi inovasi yang dihadirkan Bagian Hukum. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat terutama bagi mereka yang telah melakukan nikah siri’ namun sampai sekarang belum memperoleh surat nikah.

“Semoga inovasi dari Bagian Hukum ini dapat betul betul membantu dan dirasakan masyarakat. Karena dengan begitu, selain membantu warga kurang mampu untuk memperoleh surat nikah, juga dapat lebih menguatkan status sosial bagi anak dengan memperoleh akte lahir,” jelas Sekda.

Sementara Asisten 3 Asruddin, S.Ip menyebutkan, aksi perubahan yang dilakukan bagian hukum ini semata-mata untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat, terutama penerbitan surat nikah.

Jika surat nikah muncul pada peristiwa perkawinan, maka hak-hak yang melekat padanya sudah selesai. Begitu juga terhadap persoalan penguatan identitas anak bisa menjadi lebih kuat.

“Salah satu klaster meraih predikat kabupaten layak anak adalah terkait hak-hak anak termasuk kepemilikan akte lahir. Tapi kami berharap, aksi ini bisa dilanjutkan melalui kegiatan seminar dan sekaligus diujikan,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Muhammad Azwar, SH.

Tentunya, kata dia, dibutuhkan komitmen dan keberpihakan terhadap aksi perubahan ini. Dengan harapan, ada bantuan berupa dukungan dan partisipasi warga dalam rangka penyelesaian masalah pencatatan dan hak sipil warga negara.

“Terkhusus kami juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibu Kepala Desa yang telah menyisihkan anggaran desanya untuk membantu hingga program layanan inovasi ini dapat berjalan,” ucap Asruddin.

Kepala Bagian Hukum, Muhammad Azwar, SH mengatakan, launching aksi perubahan ini rencananya diseminarkan dalam waktu dekat. Upaya ini merupakan bagian dari Perda bantuan hukum bagi warga kurang mampu melalui program isbat nikah.

Menurutnya, Isbat nikah ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berstatus kawin tapi tidak punya buku nikah. Meskipun warga itu sudah cukup lama menikah, tapi mereka bisa memiliki buku nikah setelah melalui proses isbat.

“Jadi meskipun isbat nikah warga nantinya hanya merupakan bentuk proses penetapan oleh Pengadilan Agama, namun tetap dibutuhkan publikasi untuk menerbitkan surat nikah agar tidak ada yang keberatan dari pihak lain,” jelas Azwar.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu, direncanakan program tersebut di anggarkan lewat APBD tahun depan. Sehingga diharapkan tidak sepeserpun anggaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh buku nikah.

Selain itu, bagi anak yang lahir dari nikah siri’ dan warga itu belum memiliki akte kelahiran, juga tetap bisa mengurus keterangan akte lahir meskipun kedua orangtuanya sudah meninggal sepanjang ada bukti serta data yang menguatkan keberadaan orangtuanya.

“Apalagi berdasarkan data dari catatan sipil Kabupaten Bantaeng, ada sekitar 50 ribu lebih warga belum miliki buku nikah. Semoga lewat program ini mereka bisa mengantongi buku nikah melalui isbat pengadilan agama,” tandasnya. (ali/asa)