Upst ! Diduga Oknum DPRD Bantaeng Jadi Calo Naker PT Huady Nickel Alloy

1529
Aidil Adha
Ketua DPD LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Bantaeng Aidil Adha saat memperlihatkan nama-nama korban calon tenaga kerja PT Huady yang telah membayar sejumlah dana ke oknum anggota DPRD Bantaeng || kn

HRD Huady Nickel Alloy Minta Untuk dilakukan Pengusutan

KABARNUANSA.id,BANTAENG – Sebagai anggota legislatif dan selaku wakil rakyat, tugas utama anggota DPRD adalah memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, diantaranya yaitu  menampung aspirasi masyarakat, kemudian menyalurkan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Tugas penting lainnya anggota DPRD adalah 1. Membuat Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati. 2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. 4.Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

Namun berbeda dengan temuan di lapangan.  Dari data dan informasi yang berhasil dihimpun diperoleh keterangan, bahwa ada   oknum anggota DPRD Bantaeng, diduga merangkap menjadi calo tenaga kerja di PT.Huady Nickel Alloy.

” Seharusnya anggota dewan sebagai wakil dari masyarakat  menjadi panutan,  menjadi  contoh yang baik kepada pejabat yang lainya,”ujar Aidil Adha, Ketua DPD LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Bantaeng kepada kabarnuansa, Selasa (28/09).

Dikatakan pria yang karib disapa Aidil itu, oknum Anggota DPRD Bantaeng meminta sejumlah uang kepada calon pekerja PT Huady dengan besaran yang bervariasi dengan jaminan akan langsung dipekerjakan tanpa melalui tes.

” Kami bersama HRD Huady Andi Andrianti Latippa ( Kr.Ritha) telah mengantongi puluhan nama -nama korban yang membayar ke oknum anggota dewan. Nilainya cukup besar antara Rp 5 Juta -Rp 7 Juta per orang calon karyawan Huady,” ungkap Aidil.

Melalui LSM TKP, sambung Aidil, Kr.Ritha meminta agar Polres Bantaeng untuk segera melakukan pengusutan dan menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum.

” Di Huady, sebagaimana yang disampaikan Kr.Ritha untuk perekrutan calon tenaga kerja tidak dipungut biaya sepeserpun karena Huady hadir untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi kemajuan masyarakat di kabupaten Bantaeng,” tandasnya.