Kabag Hukum Berharap DPRD Dorong Pengelolaan CSR Jadi Ranperda Inisiatif Tahun 2021

843 views

KABARNUANSA.ID, BANTAENG –Sebagai Kabupaten yang memiliki kawasan industri pengelolaan smelter, maka dipandang perlu untuk dibuatkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR)nya atau dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bantaeng, Muhammad Azwar SH, menyikapi keberadaan perusahaan tersebut yang saat ini melakukan aktivitasnya di daerah ini.

Menurut dia, urgensinya selama ini masyarakat cukup kesulitan untuk “memaksa” maupun mengawasi perusahaan yang melaksanakan kegiatan industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel diarea seluas 50 hektar yang masuk dalam Kawasan Industri Bantaeng.

“Tentunya pengelolaan CSR harus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka memberdayakan dana CSR untuk masyarakat di sekitar kawasan perusahaan,” ujarnya.

Dia mengakui, sejauh ini belum ada pproduk hukum daerah alias peraturan daerah (Perda) yang mengatur untuk dijadikan rsebagai payung hukum. Pemerintah Daerah masih sebatas mengimbau agar perusahaan tersebut mau menyalurkan dana CSRnya.

“Guna memberi kepastian hukum bagi masyarakat.Butta Toa terkait hal ini, maka Perda CSR menjadi penting dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2021 untuk dirumuskan dan disahkan bersama Legislatif,” ungkapnya.

Azwar berharap persoalan ini dapat diinisiasi anggota DPRD seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2020 lalu yang telah sukses menginisiasi Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan hasilnya saat ini tengah dirasakan langsung masyarakat tidak mampu.

“Demi kepentingan masyarakat Butta Toa ini, kami menyarankan agar terkait pengelolaan CSR dapat dijadikan ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Bantaeng tahun 2021 dan memastikan sangat bermanfaat besar bagi masyarakat,” cetusnya.

Dijelaskan, secara yuridis ketentuan UU yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, diatur pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hanya saja, dikedua Undang-undang tersebut belum mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara komprehensif. Termasuk belum mengatur secara tegas mengenai keharusan bagi perusahaan untuk membuat tanggungjawab sosial, melainkan hanya berupa imbauan.

“Tentunya ini berdampak pada penerapan sanksi karena Pemda belum bisa menerapkan aturan secara tegas karena belum memiliki payung hukum. Ini juga membuat Pemeritah tidak bisa memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial.

Intinya, lanjut dia, pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kewajiban perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Untuk itu sangat diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan CSR tersebut gar tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat,” tandas Kabag Hukum. (alb/asa)