Pecat 8 Pekerja, Dinas Tenaga Kerja Buka Jalur Mediasi dengan PT Huadi

186 views

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banteng dalam waktu dekat segera melakukan proses mediasi antara Delapan karyawan yang di PHK dengan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Kadis Tenaga Kerja Bantaeng, Andi Irvan Langgara, menyampaikan rencana mediasi tersebut menyusul adanya pengaduan Delapan karyawan PT. Huadi yang dipecat beberapa waktu lalu.

“Insya Allah kami secepatnya memediasi pertemuan antara karyawan dan perusahaan untuk membahas mengenai pesangon,” ujarnya, belum lama ini di ruang kerjanya.

Dia menyebutkan, terkait upaya pemecatan yang dilakukan PT. Huady, maka pihak perusahaan harus menghadapi resiko ketenaga kerjaan dengan membayar kewajiban atau hak-hak karyawan.

Persoalan PHK tersebut, lanjut dia, memang hak preoregatif perusahaan. Apalagi jika dilakukan PHK secara sepihak alias tidak prosedural sesuai UU Ketenagakerjaan, maka perusahaan juga harus menanggung resiko.

Namun kalau itu dilakukan sepihak maka perusahaan harus menghadapi resiko ketenaga kerjaan dengan harus membayar kewajiban2 kepada karyawan.

“Tentunya dengan pertimbangan ini juga, meskpyni karyawan sudah dipecat tapi mereka masih punya hak-hak untuk dibayarkan. Sekali lagi, Dinas Tenaga Kerja hanya sebatas memediasi terkait hak-hak pekerja,” ujarnya.

Senada, Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Ilham Channing, menyebutkan, terkait upah atau pesangon yang mesti diterima karyawan diatur Pasal 156 UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Begitu juga jika perusahaan memPHK karyawan secara sepihak. Maka hal itu juga diatur dengan dua kali ketentuan.

“Jadi kami tetap membuka ruang mediasi terkait penyelesaian hak-hak pekerja yang di PHK. Jika upaya tersebut tidak menemui kesepakatan, maka persoalan ini dimungkinkan diselesaikan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” jelas Ilham.

Dia menjelaskan, terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan, dimaksudkan jika perusahaan memberhentikan pekerja tanpa melalui prosedur UU Ketenagakerjaan, seperti memberikan teguran berupa surat peringatan (SP) mulai SP1 sampai SP3.

Sementara, dari hasil penelusuran terkait hak-hak karyawan saat pemberlakuan masa karantina pekerja PT. Huady, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Sukri SH, mengatakan, secara umum hak karyawan sudah terpenuhi selama masa karantina.

“Sesuai hasil penelusuran kami, hak-hak yang diperoleh pekerja selama masa karantina, itu sudah terpenuhi. Dan hanya sampai disini batas kewenangan kami. Tapi bila menyangkut boleh atau tidaknya perusahaan melakukan karantina pekerja, itu bukan lagi kewenangan kami,” jelas Andi Sukri. (alb/asa)