Buntut Karantina Pekerja PT Huady, Komisi 3 akan Gelar Hearing, Janji Lakukan Hak Angket

1K views

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Ketua Komisi 3 DPRD Bantaeng Muhammad Asri SE, dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak terkait sistim karantina yang dilakukan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia terhadap karyawannya yang bekerja di perusahaan tersebut.

Rencan itu disampaikan saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya sejumlah pekerja yang di PHK oleh perusahaan, Rabu (20/1/2021) di ruang paripurna gedung DPRD Bantaeng.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan seperti, Dinas Tenaga Kerja Bantaeng, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel, Kabag Hukum, Muh. Azwar SH, pihak PT Huady dan aktivis KaPeKa.

Ketua Komisi 3 akan mengundang Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bantaeng, Satgas Provinsi, untuk melakukan rapat kerja terkait karantina Pekerja yang dilakukan PT. Huady.

Persoalan ini juga. Lanjutnya, akan dikonfrontir ke PT. Huady, apakah upaya yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai atuaran atau justeru melanggar dan persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak. Semoga apa yang dialami pekerja di perusahaan smelter itu sudah bisa terjawab dalam waktu dekat melalui rapat dengar pendapat.

“Jika apa yang dilakukan PT. Huady tidak memiliki dasar hukum melalui regulasi UU Ketenagakerjaan, maka apa yang dilakukan perusahaan itu bisa batal demi hukum. Dengan begitu seluruh karyawan bisa mendapatkan hak-haknya.

Selain itu, Muhammad Asri juga menilai, keberadaan PT. Huady ibarat perusahaan plat merah karena mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Salahsatu contoh, perusahaan tersebut dibangunkan rumah susun nelayan yang berdiri di area perusahaan.

“Banyangkan PT. Huady dibangunkan rumah susun nelayan. Hebat sekali perusahaan ini, padahal bisa jadi itu merupakan pelanggaran,” kata politisi PKB ini.

Belum lagi, kata dia, sejak perusahaan itu mulai beroperasi hanya pajak penerangan jalan (PPJ) yang disetor ke Pemkab Bantaeng. Bahkan PT. Huady terkesan tidak transparan untuk menyampaikan hasil produksinya kepada Pemkab.

“Ini sesuatu yang tidak masuk akal karena hanya PPJ yang disetor PT. Huady ke Pemkab Bantaeng sedangkan jenis pajak lainnya tidak pernah ada. Kami berharap dengan fakta ini membuat DPRD Bantaeng dapat lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap perusahaan ini,” tegasnya.

Ketua Komisi 3 ini mengingatkan, jika dalam rapat dengar pendapat itu nantinya PT huady dianggap melanggar menerapkan aturan atau tidak mengacu pada UU Ketenagakerjaan, maka lembaga DPRD akan melakukan kewenangan lembaga dewan melalui upaya penerapan hak angket. (alb/asa)