Karyawan Diduga diPHK Sepihak , PT. Huady Dihearing, DPRD Ancam Bentuk Pansus

541 views

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Buntut terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tujuh karyawan dan karantina sejumlah pekerja yang dilakukan perusahaan smelter di daerah ini, PT Huady Nickel Alloy Indonesia, memaksa DPRD Kabupaten Bantaeng memanggil sejumlah pihak terkait termasuk perusahaan tersebut untuk didengar penjelasannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (20/1/2020).

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Hamsyah Ahmad, didampingi Wakil Ketua, Muhammad Ridwan tersebut digelar didasarkan adanya pengaduan dari Koalisi Pemerhati Ketenagakerjaan (KaPeKa) Bantaeng ke DPRD setempat.

Koordinator KapeKa, Aldi Naba menyebutkan, pihak perusahaan dinilai semena-mena memPHK karyawannya tanpa didahului dengan surat peringatan. Celakanya lagi, para karyawan tersebut tidak menerima pesangon dari perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk kelebihan jam kerja juga tidak dibayarkan.

Belum lagi adanya sistem karantina dengan memberlakukan kebijakan mengkarantina karyawan. Namun persoalan kemudian muncul karena bagi karyawan yang tidak mengindahkan aturan sepihak itu, maka konsekwensi yang mesti diterima pekerja adalah pemecatan.

“Siapapun yang melanggar aturan sepihak itu, maka karyawan harus menerima resiko dipecat dari perusahaan tanpa ada surat peringatan pertama sampai tiga. Perusahaan seenaknya mendepak mereka selaku pekerja,” tegas Aldi.

PIMPIN RDP. Ketua DPRD Bantaeng Hamzah Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ridwan, memimpin RDP menghadirkan PT. Huady

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sukri, menilai apapun yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja harus mengacu UU Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan PHK yang dilakukan PT. Huady, itu akan dikaji kembali sah atau tidaknya pemecatan yang dialami pekerja.

“Sah atau tidaknya PHK akan dikaji kembali melalui proses perjanjian kerja sesuai aturan UU Ketenagakerjaan. Kalau dari hasil kajian ternyata keputusan perusahaan tersebut tidak sah, maka status karyawan bisa dikembalikan. Atau kalau memang harus di PHK, maka pekerja wajib mendapat pesangon sesuai aturan,” jelas A. Sukri.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ridwan, menyayangkan sikap perusahaan itu. Semestinya selaku perusahaan Internasional, PT. Huady dapat mematuhi UU Ketenagakerjaan, termasuk peraturan daerah yang menjadi payung hukum daerah untuk melindungi pekerja lokal.

“PT Huady tidak bisa otoriter atau mengabaikan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan ini tidak bisa secara sporadis atau semau gue bertindak terhadap karyawan atau pekerja. Kami juga tidak mengetahui apakah perusahaan smelter itu sudah berkoordinasi atau melaporkan tindakannya ke lembaga pengawasan atau tidak,” beber politisi PKS ini.

Pihaknya juga meminta agar perusahaan dapat tunduk pada peraturan yang ada. Jangan seenaknya melaksanakan keinginannya tanpa mempedulikan atau abai dengan regulasi UU.

Senada, Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad menyebutkan, dalam persoalan ini dewan bukan dalam kapasitas untuk memutuskan siapa salah atau benar. Tapi dari hasil hearing ini, dewan bisa mengeluarkan rekomendasi, membentuk tim investigasi atau pansus.

AKTIVIS KaPeKa. Sejumlah aktivis KaPeKa saat menyampaikan tuntutannya ke DPRD terkait PHK karyawan yang dilakukan PT Huady.

“Lembaga DPRD juga ingin mencari tahu atau memperoleh kepastian, apakah karyawan yang di PHK maupun dikarantina telah mendapatkan hak-haknya atau tidak. Sehingga ini sangat perlu dilakukan penelusuran,” paparnya.

Politisi PPP itu juga menyampaikan beberapa kesimpulan dalam RDP tersebut yang sekaligus merupakan tuntutan KaPeKa yakni, meminta Dinas tenaga kerja memastikan apakah ada perjanjian kerja yang dibuat perusahaan.

Selain itu, keputusan perusahaan smelter yang menerapkan sistim karantina terhadap karyawan harus dievaluasi. Meminta Dinas Tenaga Kerja untuk menghitung hak-hak pekerja dan nasib karyawan yang di PHK.

“Kami berharap sejumlah pihak terkait dengan persoalan ketenagakerjaan ini, agar melakukan investigasi terhadap upaya yang dilakukan perusahaan yang dianggap merugikan pekerja. Jika ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) sebagai tindak lanjut terhadap nasib pekerja,” tandas Hamsyah Ahmad. (alb/asa)