Desak Institusi Hukum Transparansikan Progres Kasus Korupsi, LSM TKP Ancam Pressure Temuan LHP-BPK

440 views
Ketua LSM TKP Bantaeng, Aidil Adha

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Bantaeng mendesak dua zinstitusi hukum di daerah ini yakni Polres dan Kejari untuk secara jujur menyampaikan jumlah kasus yang ditangani beserta progresnya di penghujung tahun 2021.

Desakan tersebut disampaikan Ketua LSM TKP Bantaeng, Aidil Adha menyusul tidak adanya informasi terkait jumlah kasus atau perkara yang bergult di kedua institusi hukum tersebut.

“Kami meminta Polres dan Kejari Bantaeng segera membuka informasi mengenai jumlah kasus yang ditangani. Mendesak kedua Institusi itu menyampaikan secara transparan,” pinta Aidil, Senin (28/12/2020).

Ini dilakukan, lanjutnya, sebagai bentuk nyata komitmen LSM TKP untuk saling bersinergi dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum bersama Polres dan Kejari Bantaeng. Terkhusus tentang kasus pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Aidil, desakan meminta kedua Institusi tersebut untuk menginformasikan secara terbuka, mengacu dengan mekanisme Pasal 22 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setidaknya kedua aparat penegak hukum itu melakukan Press rilis terkait kasus dugaan korupsi yang di tangani Tipidkor Polres terlebih Pidsus Kejaksaan Negeri Bantaeng yang diamanahkan oleh negara.

“Jadi masyarkat meminta APH dapat transparansi atas kinerjanya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus atau perkara korupsi,” papar aktivis berambut gondrong ini.

Semoga dengan mengedepankan sikap transparansi itu, dapat semakin menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap dua institusi hukum itu dalam melakukan tugas memberantas pelaku koruptor khusunya di Bantaeng yang merugikan keuangan negara.

“Insya Allah memasuki 2021 aktivis LSM TKP mengagenda melakukan investigasi dan mengadvokasi temuan dugaan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai yang tertuang dalam LHP BPK RI 2019,” pungkas Aidil. (alb/asa)