Pemkab Bantaeng Anggarkan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Rp300 Juta

349 views

KABARNUANSA.ID, BANTAENG – Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menggelontorkan anggaran untuk program tersebut pada APBD 2021 sebesar Rp300 juta.

Demikian disampaikan Plt. Kabag Hukum Pemkab Bantaeng, Muhammad Azwar SH. Dia mengatakan, keberadaan masyarakat kurang mampu dalam menghadapi persoalan hukum dipandang perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum.

“Jadi sebagai tindak lanjut Perda bantuan hukum juga telah dibuatkan Peraturan Bupati. Maka lewat APBD 2021 Pemkab Bantaeng telah menganggarkan program bantuan tersebut sebesar Rp300 juta,” terang Kabag Hukum, Rabu (23/12/2020) di ruang kerjanya.

Menurut dia, Pemkab punya peran dalam mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada DPRD Bantaeng yang telah berupaya melahirkan perda inisiatif terkait bantuan hukum bagi warga miskin.

Azwar menyebutkan, warga kurang mampu yang menghadapi kasus hukum dan mengharapkan adanya pemberian bantuan hukum dapat memanfaatkan program ini. Kriteria miskin yang dimaksud dalam program tersebut mengacu pada warga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, penerima bantuan akan menerima jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma. “Jadi yang diterima warga bukan dana tapi berupa jasa”, imbuh Muhammad Azwar SH.

Sedangkan lembaga yang dapat melakukan pendampingan hukum kepada warga miskin, itu bisa melalui LBH Butta Toa ataupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) lainnya yang telah lolos verifikasi dari KemenkumHAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun perkara yang bisa mendapatkan bantuan jasa hukum ini, imbuh dia, meliputi masalah hukum perdata dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi. Litigasi merupakan proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk diselesaikan. Sedangkan non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.

“Terkait besaran bantuan yang diberikan bagi warga untuk pendampingan hukum itu bervariasi mulai Rp3 juta ditingkat Pengadilan Negeri, Rp7 juta jika banding di Pengadilan Tinggi dan Rp10 juta bila kasusnya berakhir di Mahkamah Agung,” jelasnya. (alb/asa)