Pemerintah, Ulama, Ormas Islam di Bantaeng Sepakat Tiadakan Shalat Jumat, Tarawih dan Shalat Idul Fitri

1.9K views

Kabarnuansa.id, Bantaeng – Berdasarkan rapat yang digelar para ulama dan ormas Islam di daerah ini, telah memutuskan terhitung mulai Jumat tanggal 17 April 2020 seluruh masjid di Bantaeng harus mematuhi maklumat atau imbauan Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sementara tidak lagi melaksanakan sholat Jumat.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bantaeng Drs. H Sahabuddin yang dihadiri Kemenag, para ulama dan tokoh agama, sejumlah ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Bantaeng, Rabu (15/4/2020).

“Alhamdulillah sesuai hasil rapat bersama ulama dan ormas Islam telah memutuskan, pelaksanaan shalat Jum’at mulai 17 April besok untuk sentara ditiadakan. Keputusan ini menjawab banyaknya pendapat secara pribadi di kalangan ummat. Sikap ini sekaligus menguatkan imbauan pemerintah dan MUI agar bisa dilaksanakan dengan baik,” jelas Wabup kepada Kabarnuansa.id, di Posko Induk Gugus Tugas Covid-19 Bantaeng.

Dengan adanya keputusan tersebut, ummat diharapkan dapat menyikapi secara arif dan bijak terkait pelaksanaan syariat dan hukum fikih. Lewat keputusan ini juga, terbangun kesepakatan dengan tokoh agama dan para Ulama bahwa apa yang diputuskan MUI merupakan keputusan terbaik untuk dilaksanakan sampai tingkat bawah.

Selain itu, dalam rapat para mubalig itu juga memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan shalat tarawih yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadhan, termasuk tidak melaksanakan shalat idul Fitri tahun ini.

Semua ini dilakukan demi menghindari penyebaran dan penanganan virus Corona yang sudah mewabah di dunia. Sekaligus sebagai upaya menyikapi imbauan Menteri Agama terkait peniadaan pelaksanaan shalat tarawih dan Idul Fitri,” jelas mantan Ketua DPRD Bantaeng ini.

Dikatakan, fatwa MUI tersebut dijadikan referensi yang kemudian menuntut adanya kesepakatan Pemerintah Daerah tentang kondisi kedaruratan. Sebab sejauh ini masih ada pihak yang kurang melaksanakan imbauan tersebut disejumlah wilayah.

“Mengenai keputusan yang diambil para ulama dan ormas Islam di daerah ini selanjutnya akan dikuatkan dengan surat edaran yang akan dikeluarkan pemerintah daerah. Ini demi tetap menjaga kondusivitas derah dan tetap mengedukasi masyarakat,” paparnya.

Untuk itu, diharapkan kepada semua pihak agar imbauan MUI tersebut bisa menjadi referensi dan sebagai sikap pemerintah. Sehingga tidak ada lagi diksi atau fiksi lain dan Pemerintah terdepan sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat. (alb/asa)